Dinas KPKP DKI Sangkal Turut serta Proses Pendistribusian Bantuan sosial 2020
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan tidak turut serta proses pendistribusian bansos (bantuan sosial) 2020. Dinas KPKP cuma hitung jumlah poin dalam paket bantuan sosial DKI itu.
“Untuk bantuan sosial, kami, Dinas KPKP hitungkan, bantuan sosial itu terbagi dalam apa, kalorinya berapakah yang ada,” kata Suharini Eliawati di Agro Eduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.
Maka dari itu, dia tidak dapat memberikan keterangan masalah sangkaan kasus korupsi bantuan sosial di zaman Gubernur Anies Baswedan itu. “Saya tidak dapat memberi komentar mengenai hal tersebut,” katanya.
Argumennya, pangan bantuan dengan bansos ialah dua hal yang lain. Dinas KPKP bertanggungjawab untuk pangan murah bersubsidi yang ditujukan untuk warga tertentu.
Untuk tipe pangan murah bersubsidi yang diartikan, salah satunya ada beras, daging sapi, daging ayam, telur, ikan kembung, dan susu.
“Tolong dipisah pangan bantuan dengan bansos jika yang di bawah koordinir kami, Dinas KPKP itu pangan murah bersubsidi,” katanya.
Awalnya, ada sangkaan korupsi bantuan sosial Pemerintah provinsi DKI pada 2020. Diperhitungkan ada penumpukan beras bantuan sosial punya Perumda Pasar Jaya 2020 yang ada dalam gudang sewaan di Pulogadung.
Kepala Sisi Kabar berita KPK Ali Fikri menjelaskan akan mengecek adakah laporan yang masuk masalah sangkaan korupsi bantuan sosial DKI itu. “Kelak kami akan check ya berkenaan kasus itu apa berada di KPK atau mungkin tidak,” kata Ali ke reporter, Kamis, 12 Januari 2023.
Ia menyilahkan warga untuk melapor bila mendapati sangkaan kasus korupsi bantuan sosial itu. “Tapi konsepnya, jika warga ketahui sangkaan korupsi, silahkan kami buka pintu selebar-luasnya, dengan lebar-lebarnya lewat beragam saluran yang berada di KPK untuk memberikan laporan ke KPK,” sebut Ali.
Ali menjelaskan KPK janji tindak lanjuti laporan warga bila memang diketemukan tanda-tanda sangkaan korupsi bantuan sosial DKI itu. “Kami tentu tindak lanjuti, kami klarifikasi, kami pelajari pada kejadian pidana korupsi misalkan, kami tindaklanjuti, kami kerjakan pengayaan info selanjutnya,” katanya.
Anies Baswedan reuni dengan barisan sukarelawan TurunTangan. Barisan ini sebagai salah satunya pergerakan yang menggerakkan Anies Baswedan masuk ke politik pada 2013.
Partai Kebersamaan Indonesia atau PSI menekan KPK menginvestigasi sangkaan korupsi dana bansos DKI Jakarta pada 2020, yang capai Rp 2,85 triliun.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo akan minta verifikasi Dinas Sosial (Dinsos) dan Pasar Jaya masalah penemuan beras hancur yang diperhitungkan sebagai bansos (bantuan sosial) bujet tahun 2020.
Tuduhan kprupsi bantuan sosial DKI pada 2020 yang ada di Twitter jadi informasi paling populer
Management Penyewaan Senen Jaya 1 dan 2 Anton Susilo Nugroho memberikan keterangan masalah berita pasar kue subuh akan ditutup tetap
Rumor bantuan sosial DKI 2020 muncul saat ada tuduhan korupsi yang dikatakan di Twitter. Apa hasil audit BPK masalah dana bantuan sosial DKI 3 tahun lalu?
Menteri Erick Thohir mengklaim sudah sukses membenahi BUMN sekalian memutus citra BUMN sebagai tukang ngutang.
Dinsos DKI sudah jalankan pengecekan pada 2021 dan 2022 masalah pendistribusian bantuan sosial itu.
Dua menteri dari Partai NasDem malas menyikapi tekanan reshuffle cabinet yang dihembuskan PDIP.
Gerindra DKI belum mempersiapkan nama akan calon gubernur DKI 2024. Partai itu sedang konsentrasi memenangi Prabowo Subianto di Pemilihan presiden 2024.
