ETLE Belum Seutuhnya Disokong Kemenkeu dan Kejagung Mengapa
Instansi Pengkajian Vital Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyampaikan kabar jika implementasi tilang electronic atau Elektronik Trafik Law Enforcement (ETLE) belum disokong penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Hal itu dikatakan langsung oleh Direktur Eksekutif Instansi Pengkajian Vital Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan dalam info resminya. Dia memandang imbas support yang belum optimal ini dicemaskan membuat implementasi tilang electronic terusik.
“Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung masih 1/2 hati memberikan dukungan implementasi peraturan tilang electronic, walau sebenarnya kan menjadi penghasilan negara triliunan rupiah tiap bulan,” katanya, dikutip Tempo.co dari Di antara ini hari, Rabu, 25 Januari 2023.
“Kita meminta Bapak Presiden selekasnya menunjuk kementerian dan instansi berkaitan selekasnya lakukan koordinir dengan kepolisian untuk kelancaran mekanisme ETLE itu,” tutur Edi menambah.
Selanjutnya dianya menjelaskan jika pemberlakukan tilang electronic bisa kurangi diskriminasi dan ‘damai’ pada tempat. Tetapi sayang, Polda Metro Jaya alami permasalahan kekurangan dana dalam mengirimi surat tilang ke pelanggar.
Kritis Politik Bulgaria Kabarkan Penyeleksian Ke-5 dalam Dua Tahun
Ongkos pengangkutan surat tilang sendiri capai Rp 6.300 per 1x kirim memakai jasa PT Pos Indonesia. Dengan demikian, prediksi keseluruhan ongkos yang dikeluarkan capai Rp 75,enam juta setiap hari.
“Permasalahan operasional tilang electronic ini, diperlukan koordinir dan support kementerian dan instansi berkaitan supaya semua dana operasional dijamin seutuhnya oleh negara,” terang ia.
Maka dari itu, Edi memandang jika semua operasional ETLE harus disokong Kemenkeu dan Kejagung. Dia menyebutkan beberapa pelanggar jalan raya harus juga cepat menuntaskan proses tilang electronic ini.
“Harus ada penuntasan yang cepat supaya support bujet operasional tilang electronic teratur secara baik,” lebih ia.
Ingin berunding dengan redaksi berkenaan artikel di atas? Silahkan tergabung di group Telegram GoOto
Tower BTS mempunyai tiga jenis, yaitu tower empat kaki, tower tiga kaki dan tower satu kaki.
Dalam kasus sangkaan korupsi BTS 4G, Kejagung ini kali mengecek Direktur Jenderal Bujet Kementerian Keuangan.
KSP Indosurya tak pernah lakukan rapat pertanggungjawaban paling tinggi, dan produk yang dipasarkan tidak logis.
Banyak pengendara motor dan mobil yang menukar plat nomor sama yang palsu untuk menghindar ETLE Mobile.
JD.ID tutup 31 Maret 2023 dan akan konsentrasi ke rantai suplai lintasi negara. Kejagung mengecek 10 orang di kasus korupsi BTS Kominfo.
Pemerintahan Indonesia memiliki komitmen untuk lakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan kurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk mengatasi peralihan cuaca.
Beskal Penyidik pada Direktorat Penyelidikan Beskal Agung Muda Sektor Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung mengecek 10 orang di kasus sangkaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS).
Satlantas Polres Wonogiri mengatakan tilang manual telah berlaku sejak mulai beberapa bulan akhir di Wonogiri karena banyak pengaduan dari warga.
Polantas Cimahi razia laiknya tilang manual, tetapi memberi ancaman dengan proses tilang electronic.
Pengurusan verifikasi dan pembayaran tilang electronic dilaksanakan berbasiskan electronic. pengujian juga dapat dilaksanakan lewat cara online.
