Komnas HAM Sebutkan Perpu Cipta Kerja Berlawanan dengan Konsep Hak Asasi Manusia
Ketua Komisi Nasiona Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan penerbitan Perpu Cipta Kerja berlawanan dengan konsep kemanusiaan. Karena, katanya, Perpu itu tidak diulas secara terbuka ke khalayak.
Perkiraan Liga 1 Sabtu Ini Dewa United versus Tepat Solo Tanding Dua Team Promo
Atnike menjelaskan transparansi ke khalayak itu memiliki arti penyertaan warga dengan aktif dan signifikan. Hal itu, katanya, telah ditanggung dalam undang-undang yang berjalan di Indonesia.
“Azas transparansi khalayak itu terhitung di dalamnya hak keterlibatan dan transparansi info harus disegani dan dipenuhi dengan negara,” kata Atnike pada Sabtu 14 Januari 2023.
Atnike menjelaskan argumen kegawatan yang memaksakan penerbitan Perpu Cipta Kerja belum tercukupi dalam tanda sudut pandang penerapan hak asasi manusia oleh pemerintahan. Bahkan juga, menurutnya, penerbitan Perpu Cipta Kerja justru menghapus keterkaitan warga.
“Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi disebut cacat formal UU Cipta Kerja ialah kurangnya penyertaan warga secara signifikan. Dengan terbitnya perpu itu malah hak warga justru makin dihilangkan,” katanya dalam info tercatat.
Paling akhir, Atnike menjelaskan penerbitan Perpu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi beberapa lalu berlawanan dengan perintah MK yang menyebutkan harus ada pembaruan dalam waktu 2 tahun. Dia menjelaskan dalam periode waktu itu, semestinya pemerintahan selekasnya memuat inspirasi warga selebar-luasnya buat melakukan keputusan MK itu.
“Keterlibatan itu mencakup hak untuk didengarkan opini dan sikapnya tanpa desakan, meliputi; hak utuk didengarkan, hak untuk diperhitungkan gagasannya, hak memperoleh jawaban atas gagasannya,” kata Atnike.
Oleh karenanya, Atnike menjelaskan Komnas HAM menekan pemerintahan dan DPR untuk membahas ulangi ulasan Perpu Cipta Kerja. Hal itu, katanya, untuk penuhi elemen keterlibatan signifikan warga seperti yang sudah diperintah oleh MK.
“Kami menggerakkan DPR untuk buka ruangan diskusi dengan barisan kebutuhan atas Perpu Cipta Kerja,” katanya.
Penampikan pada Perpu Cipta Kerja terus ada dari beragam kelompok masyarakat sipil. Ini hari beberapa ribu massa pekerja turun ke jalan untuk menampik beleid yang diedarkan di tahun akhir lalu itu.
“Kami meminta ketentuan PHK dihapus. Tidak memutuskan kontrak mendadak tanpa argumen terang,” kata salah satunya pegawai PT Indonesia Epson Industry Bekasi, Fadilah Nur Rahma, di lokasi demonstrasi, Sabtu, 14 Januari 2023.
