Perpu Cipta Kerja dan Saran Pemakzulan yang Tidak Bersambut di DPR

Perpu Cipta Kerja dan Saran Pemakzulan yang Tidak Bersambut di DPR

Penerbitan Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja memetik bermacam pro-kontra. Bahkan juga anggota Dewan Perwakilan Wilayah atau DPD RI asal Sulawesi tengah Abdul Rachman Thaha keras menyebutkan terbitnya beleid yang menerabas keputusan Mahkamah Konstitusi itu dapat berbuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia berargumen, Perpu itu meremehkan konsep kehati-hatian, kebutuhan yang objektif, penyertaan rakyat, sampai rasionalisasi yang bertanggungjawab pada keputusan Mahkamah Konstitusi.

Polisi Panggil Sisa Pejabat Perusahaan dalam Kasus KDRT Kamis Depan

“Karena ada persyaratan pemakzulan, bila ada sebuah pelanggaran secara konstitusi, tentu saja pemakzulan bisa jadi dilaksanakan,” kata Abdul , Senin, 2 Januari 2023.

Adapun ketentuan ihwal pemakzulan Presiden tercantum pada UUD 1945 pasal 7A-7C. Ketentuan ini mengatakan Presiden dan Wakil Presiden bisa dihentikan oleh MPR atas saran DPR jika bisa dibuktikan lakukan pelanggaran hukum berbentuk pembelotan pada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat yang lain, atau tindakan nista atau jika bisa dibuktikan tak lagi penuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Abdul menjelaskan penerbitan ketentuan ini memperlihatkan jika pertanda otoritarianisme dalam paket ketentuan perundang-undangan semakin riil. Penerbitan beleid ini dipandang Abdul ugal-ugalan dan  mencelakakan kehidupan berundang-undang di Indonesia.

Dia menyebutkan penerbitan Perpu Ciptaker seperti bunyi gong yang mengidentifikasi masuknya Indonesia ke keadaan kritis legislasi sekalian kritis demokrasi.

Ia juga menggerakkan DPR selekasnya ambil beberapa langkah menyikapi terbitnya Perpu di ujung tahun 2022 itu. Menurut Abdul, seharusnya DPR percepat reses dan mengevaluasi masalah pemakzulan itu.

Menyikapi saran pemakzulan Jokowi atas terbitnya Perpu Cipta Kerja itu, anggota Komisi Hukum DPR Fraksi Demokrat Santoso menjelaskan, hal tersebut tidak bisa terjadi.