PN Jakpus Perintahkan Pemilu 2024 Diundur Ini Tanggapan Jokowi

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan dukungan Komisi Penentuan Umum (KPU) untuk ajukan banding atas keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat masalah penangguhan Pemilu 2024. Jokowi memandang keputusan itu polemis.

“Dan memang itu sebuah pro-kontra yang memunculkan kontra dan pro, tetapi juga pemerintahan memberikan dukungan KPU untuk naik banding,” kata Jokowi saat selesai melakukan lawatan kerja di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 6 Maret 2023.

Jokowi memperjelas pemerintahan memiliki komitmen supaya tingkatan Pemilu 2024 terwujud secara baik. Hingga dia juga mengharap tingkatan Pemilu 2024 masih tetap jalan sesuai gagasan.

La Nina Ganti El Nino sesudah Banjir Kronis Tahun Lalu sekarang Sydney Diterpa Cuaca Terpanas

“Persiapan bujet juga dipersiapkan baik, tingkatan Pemilu kita harap masih tetap jalan,” kata presiden.

Asal Saran Keputusan PN Jakarta Pusat

Asal mula vonis penangguhan Pemilu 2024 ini bermula dari tuntutan perdata yang disodorkan Partai Sempurna pada Komisi Penentuan Umum (KPU) karena tidak loloskan partai baru itu pada proses klarifikasi.

Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan tuntutan itu, Tengku Oyong, mengatakan KPU sudah lakukan perlakuan menantang hukum karena mengatakan Partai Sempurna tidak penuhi persyaratan dalam tingkatan klarifikasi administrasi.

Oyong selanjutnya memberi hukuman KPU tidak untuk melakukan tersisa tingkatan Penentuan Umum 2024 semenjak keputusan diucap pada 2 Maret 2023 dan melakukan tingkatan Penentuan Umum dari sejak awalnya sepanjang kurang lebih dua tahun empat bulan 7 hari.

Selainnya penangguhan, pengadilan memberi hukuman KPU bayar ganti kerugian material sekitar Rp 500 juta. Pengadilan mengatakan jika penggugat, yaitu Partai Sempurna ialah parpol yang dirugikan dalam klarifikasi administrasi. Feri memandang keputusan itu ngawur dan tidak berkorelasi dengan tuntutan yang disodorkan.

“Jika memang permasalahannya masalah klarifikasi administrasi, jika itu permasalahan keperdataannya benahi saja itu oleh keputusan peradilan. Tetapi, kok mendadak meloncat ke permasalahan hukum khalayak, yakni permasalahan tingkatan penyelenggaraan pemilu menjadi dari hukum private perdata ke hukum khalayak, bagaimana ceritanya?” kata Feri.

Pemikiran Majelis Hakim

Adapun pemikiran majelis hakim dalam keputusan-nya, yaitu untuk mengembalikan dan terbentuknya kondisi yang adil, dan membuat perlindungan supaya sedini kemungkinan tidak ada kembali peristiwa-kejadian lain karena kekeliruan ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan oleh tergugat, dalam masalah ini KPU, majelis hakim memerintah ke KPU tidak untuk meneruskan tersisa tingkatan Pemilu 2024.

Disamping itu, majelis hakim mengatakan jika beberapa fakta hukum sudah menunjukkan terjadi keadaan error pada Mekanisme Info Partai Politik (Sipol) yang karena factor kualitas alat yang dipakai atau factor di luar prasarana.

Dengan begitu, dengan cara otomatis, PN Jakarta Pusat juga memerintah untuk tunda penentuan umum yang awalnya sudah direncanakan berjalan pada 14 Februari 2024.

Keputusan ini dipandang polemis karena menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan Pemilu dikerjakan tiap 5 tahun sekali. Disamping itu, PN Jakarta Pusat dipandang tidak mempunyai wewenang untuk menghakimi perselisihan pemilu.

KPU mengatakan sedang mempersiapkan arsip pengajuan banding selesai terima salinan keputusan PN Jakarta Pusat. Mereka memperjelas tidak ada penangguhan pemilu.

Perlakuan Menyalahi Hukum

Ahli Hukum Tata Negara dari Kampus Andalas, Feri Amsari, menerangkan wewenang Pengadilan Negeri dalam pengatasan kasus perlakuan menyalahi hukum (PMH) sudah ditata dalam Ketentuan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 10 dam Pasal 11.

Menurut ketentuan itu, bila ada faksi yang ajukan kasus PMH ke Pengadilan Negeri, karena itu kasus akan dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena, Pengadilan Negeri tidak mempunyai kuasa menghakimi kasus tipe itu.

“Bila Pengadilan Negeri telah jalankan kasus itu karena lepas, khilaf, misalkan, karena itu harus diputus tidak bisa diterima,” kata Feri dalam dialog Sabtu, 4 Maret 2023.

Feri menyebutkan ketentuan ini telah ada dari tahun 2019 dan sudah jadi adat di Pengadilan Negeri untuk memberikan kasus PMH ke PTUN. Bila ada pemohon yang “ngotot” ajukan PMH ke Pengadilan Negeri, Feri menjelaskan Pengadilan Negeri akan menampiknya.

“Karena itu aneh, mendadak khusus untuk PMH ini disodorkan di PN Jakarta Pusat, selanjutnya digerakkan bahkan juga ditetapkan kasusnya . Maka, ini telah dilanggar,” kata Feri.

Ada Manuver Besar di Kembali Keputusan

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan ada manuver besar dibalik keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masalah penangguhan Pemilu 2024. Ia menjelaskan manuver itu harus diselidik darimanakah sumber kemampuannya.

“Karena itu, hadapi manuver-manuver dengan kemampuan yang perlu kita selidik darimanakah kemampuan itu, yang berusaha untuk memakai hukum sebagai alat yang hendak mengubah semua aturan aturan demokratis yang diamanahkan oleh konstitusi,” kata Hasto saat memberikan sepatan kata pada acara PDIP di Taman Halaman Banteng, Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2023.

Hasto memperjelas instruksi konstitusi memercayakan jika pemilu hasil harus digerakkan tiap lima tahun.

Kepopuleran Calon presiden Hasil Penemuan Survey Tanda: Ganjar Statis, Prabowo Naik, Anies Turun

14 menit yang lalu

Artikel Berkaitan

Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Pekerja Akan Berhenti Kerja Sampai Lumpuhkan Kegiatan Dermaga Tanjung Priok

Jokowi Melarang ASN Membuka Puasa Bersama, Federasi UMKM: Ketentuannya Tidak Terang

Paling populer: MT Kristin Pengangkut BBM Pertamina Kebakar, BI Membuka Kas Keliling di Pasar dan Mushola

YLBHI Kira Legitimasi Perpu Cipta Kerja Gempuran Beringas Demokrasi

Jokowi Berjumpa Cak Imin, Konsolidasi dengan Prabowo Turut Diulas

Cuti Bersama Lebaran Ditambahkan, Federasi Pertekstilan: Negeri Ini Sedang Kritis Ketidakjelasan Peraturan

Referensi Informasi

Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Pekerja Akan Berhenti Kerja Sampai Lumpuhkan Kegiatan Dermaga Tanjung Priok

18 menit yang lalu

Ketua umum Partai politik Lain Ingin Jadi Pengiring Anies Baswedan, Ini Kata Demokrat

1 jam yang lalu

Kapal Tanker KM Kristin yang Kebakar Sukses Dipadamkan, 3 ABK Masih Dicari

2 jam yang lalu

Kepopuleran Erick Thohir Melejit di Survey Tanda

4 jam yang lalu

YLBHI Kira Legitimasi Perpu Cipta Kerja Gempuran Beringas Demokrasi

11 jam yang lalu

Kapal Tanker MT Kristin Kebakar di Pantai Ampenan, Masyarakat Menyelamatkan 14 ABK

12 jam yang lalu

Kapal Tanker MT Kristin Kebakar di Pantai Ampenan, Masyarakat Menyelamatkan 14 ABK

13 jam yang lalu

Survey Tanda Dapatkan Kepopuleran Ganjar Paling atas, tetapi Statis

14 jam yang lalu

Survey Tanda Ungkapkan Kepopuleran Anies Baswedan Alami Trend Pengurangan

15 jam yang lalu

Survey Tanda: Kepopuleran Prabowo Susul Anies Baswedan

17 jam yang lalu

Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Pekerja Akan Berhenti Kerja Sampai Lumpuhkan Kegiatan Dermaga Tanjung Priok

47 menit yang lalu

Serikat Pekerja mengancam lumpuhkan kegiatan Dermaga Tanjung Priok bila pemerintahan dan DPR tidak mengambil UU CIpta Kerja.

Jokowi Melarang ASN Membuka Puasa Bersama, Federasi UMKM: Ketentuannya Tidak Terang

1 jam yang lalu

Federasi UMKM menanyakan ketentuan Jokowi yang larang ASN berbuka puasa bersama-sama. Ketentuan dipandang memusingkan dan bikin rugi.

Paling populer: MT Kristin Pengangkut BBM Pertamina Kebakar, BI Membuka Kas Keliling di Pasar dan Mushola

2 jam yang lalu

Informasi usaha paling populer: Kapal MT Kristin kebakar saat bawa BBM Pertamina, Bank Indonesia membuka kas keliling di pasar dan mushola.

YLBHI Kira Legitimasi Perpu Cipta Kerja Gempuran Beringas Demokrasi

11 jam yang lalu

Suara, kehendak, dan kebutuhan masyarakat, kata Isnur, tidak lagi didengar. Legitimasi Perpu Cipta Kerja dipandang memprioritaskan kebutuhan investor.

Jokowi Berjumpa Cak Imin, Konsolidasi dengan Prabowo Turut Diulas

13 jam yang lalu

Kata Syaiful, Cak Imin menceritakan ke Jokowi masalah kepopuleran PKB yang naik terus dari beragam instansi survey.

Cuti Bersama Lebaran Ditambahkan, Federasi Pertekstilan: Negeri Ini Sedang Kritis Ketidakjelasan Peraturan

21 jam yang lalu

API memandang tambahan hari cuti bersama bisa mengusik rencana produksi dan supply material dari distributor.

Mahfud MD Pastikan Tidak Ada Penangguhan Pemilu 2024, Dapat Berpengaruh Negara Chaos

23 jam yang lalu

Menko Polhukam Mahfud MD pastikan Pemilu 2024 tidak ditunda sama seperti yang dicemaskan banyak faksi. Bahkan juga, satu hari juga tidak diundur

Sandiaga Dorong Pemda Datangkan Moment Pariwisata yang Menarik dan Berkualitas

1 hari kemarin

Sandiaga menjelaskan pemda diharap bisa bekerjasama dengan Kemenparekraf dan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Said Aqil Meminta Larangan Membuka Puasa Bersama Petinggi Ditarik, Ini Respon Mahfud MD

1 hari kemarin

Mahfud MD mulai bicara masalah pengakuan bekas Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang protes larangan berbuka puasa bersama petinggi

Paling populer Seminggu: Sri Mulyani Ungkapkan 2 Figure Menyangsikan, Perincian Pesangon sampai Argumen Cuti Bersama Ditambahkan

1 hari kemarin

Informasi paling populer ekonomi usaha sepanjang seminggu diantaranya Sri Mulyani ungkap dua figure yang diperhitungkan melapor SPT tetapi tidak sesuai dengan laporan PPATK.

Paling populer di Nasional

Survey Tanda Dapatkan Kepopuleran Ganjar Paling atas, tetapi Statis

15 jam yang lalu

Jokowi Berjumpa Cak Imin, Konsolidasi dengan Prabowo Turut Diulas

13 jam yang lalu

Survey Tanda: Kepopuleran Prabowo Susul Anies Baswedan

17 jam yang lalu

3 Sangkaan Signal Konsolidasi Indonesia Berpadu Masuk ke Konsolidasi Peralihan

22 jam yang lalu

Respon Arsul Sani saat Dilawan Mahfud MD supaya Datang di Rapat Ulas Transasksi Rp 349 T

19 jam yang lalu

 

11 jam yang lalu

Arsul Sani Mengharap Mahfud Md Punyai Waktu Panjang untuk Ulas Rp 349 Triliun

11 jam yang lalu

OPM Claim Serang TNI – Polri yang Amankan Sholat Tarawih di Pucuk Jaya Papua

16 jam yang lalu

21 Tahun BNN, Berikut Profile Kepala BNN Petrus Reinhard Golose

23 jam yang lalu

Disanjung Duta besar Vatikan, Gereja Katedral St Maria Dihias Pola Songket dan Miniatur Ampera

21 jam yang lalu

Terbaru di Nasional

Kepopuleran Calon presiden Hasil Penemuan Survey Tanda: Ganjar Statis, Prabowo Naik, Anies Turun

14 menit yang lalu

Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Pekerja Akan Berhenti Kerja Sampai Lumpuhkan Kegiatan Dermaga Tanjung Priok

47 menit yang lalu

Langkah Check Saldo BPJS Ketenagakerjaan secara Online: SMS, Web, Program JMO

1 jam yang lalu

Mahfud MD Tantang Kembali Komisi III DPR Disokong Netizen

1 jam yang lalu

Emon Alias Andri Sobari Predator Beberapa ratus Anak Bebas Bersyarat, Kilas Kembali dan Respon Tetangganya

1 jam yang lalu

Ketua umum Partai politik Lain Ingin Jadi Pengiring Anies Baswedan, Ini Kata Demokrat

2 jam yang lalu

Urgensi RUU Kesehatan untuk Benahi Service ke Warga

3 jam yang lalu

Petani Dusun Sukakarya Terima Kontribusi Benih Kementan

5 jam yang lalu

Kapal Tanker KM Kristin yang Kebakar Sukses Dipadamkan, 3 ABK Masih Dicari

10 jam yang lalu

Kepopuleran Erick Thohir Melejit di Survey Tanda

11 jam yang lalu

Info

Jaringan Media

Media Sosial

Ambil Program Tempo