Sebutkan Ketentuan Sawit Ikuti Batu Bara, Faisal Basri Luar Biasa Dahsyatnya Kerusakan

Ekonom senior Kampus Indonesia Faisal Basri kembali menyentuh masalah peraturan pemerintahan dalam memutuskan penyukupan kebutuhan lokal atau dosmetic pasar obligation (DMO) sawit dan domestic price obligation (DPO). Ketentuan itu diputuskan semenjak tahun kemarin sesudah Indonesia alami kelangkaan minyak goreng di semua daerah.

Faisal mengungkit pengakuan Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar yang menyebutkan peraturan itu mengikuti ketentuan dalam industri batu bara.

Galian Pasir Longsor di Cianjur Tiga Orang Tertimbun Bersama Alat Berat dan Truk

Peraturan Stimulan Kendaraan Listrik Belum Dipublikasikan, Gaikindo: Kami Menanti Saja

“Nach disebutkan oleh Luhut mengikuti Batubara. Hebat dahsyatnya kerusakan yang terjadi. Bertumpang-tindih (ketentuan) tidak karu-karuan. Asal niru,” katanya dalam seminar-online yang diadakan Satya Bumi dan Sawit Watch pada Sabtu, 4 Februari 2023.

Menurut Faisal, keadaan industri sawit dan batu bara berbeda jauh. Masalahnya petani sawit dikenai pajak export dan bea keluar sementara batu bara tidak. Hingga ada ketentuan DPO dan DMO yang dipandang makin memberatkan petani. Ditambah, 40 minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dibuat oleh petani kecil atau perkebunan rakyat.

Walau pajak itu dibayarkan oleh Pedagang CPO, Faisal memperjelas pajak export dan bea keluar CPO ditanggung ke petani. Pedagang, katanya, menekan harga pada tingkat petani supaya keuntungan mereka tidak turun. Sementara dalam industri batu bara tidak ada petani.

Index Pemahaman Korupsi Indonesia Turun, Pengakuan Luhut Tidak Setuju OTT KPK Jadi Sorotan

Ditambah, dia menulis ada 22 perusahaan sawit besar yang kuasai sekitaran 75 % sawit dana dari pajak export itu. Adapun pajak export digabungkan oleh Tubuh Pengurus Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana yang terkumpul diteruskan kembali lagi ke aktor usaha sawit oleh BPDPKS, tetapi cuma ada sekitaran 24 % yang mengucur ke petani rakyat atau petani swadaya untuk peremajaan tanaman.

“75 prosentasenya lari ke oligarki-oligarki ini . Maka telah zalim pemerintahan ini,” katanya.

Hal yang tidak kalah penting, papar Faisal, ketentuan DMO tidak berkaitan karena kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan karena tirisnya stock CPO. Berdasar data dari Kombinasi Pebisnis Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), resapan CPO dalam negeri bertambah tajam dari 18,empat juta ton pada 2021 jadi 21 juta ton pada 2022.

“Jadi kelangkaan CPO dalam negeri benar-benar tidak benar. Maka dari itu, implementasi DMO itu ngawur ,” katanya.

Ketentuan DPO dipandang tidak pas, terutama bila mengarah pada peraturan yang diaplikasikan di industri batu bara. Faisal mengatakan harga batu bara di pasar internasional senilai US$ 400, tapi untuk PLN dibandrol US$ 70 dan untuk pabrik semen US$ 90 dolar. Sementara harga CPO terdiri dua, yaitu untuk industri biodiesel dan pangan. Nilai jual CPO untuk industri biodiesel semakin tinggi daripada untuk pangan, terhitung minya goreng.

Menurut Faisal, ketentuan harga itu yang mengakibatkan sengkarut minyak goreng di Tanah Air pada 2022 dan terjadi kembali sekarang ini. “Tidak terang hitung-hitungannya. Kami tidak paham siapa konduktornya. Awut-awutan ini, awut-awutan sekali,” papar Faisal.

Informasi Seterusnya

Eropa Memanas, Harga Referensi Batu Bara Februari Turun Jadi USD 277,05 Per Ton

24 menit yang lalu

Artikel Berkaitan

Peraturan Stimulan Kendaraan Listrik Belum Dipublikasikan, Gaikindo: Kami Menanti Saja

Index Pemahaman Korupsi Indonesia Turun, Pengakuan Luhut Tidak Setuju OTT KPK Jadi Sorotan

Temui Inflasi 2023: Ini Komentar Jokowi, Luhut, Sri Mulyani sampai Gubernur BI

Membeli Minyakita Tidak Perlu KTP, tetapi Zulhas Sebutkan Terbatasi 2 Liter

Peraturan Stimulan Kendaraan Listrik Belum Dipublikasikan, Menteri ESDM: Sesaat Kembali, Sabar…

Sandiaga Uno Sebutkan Ticket Masuk Candi Borobudur Di antara Rp 100 Ribu – Rp 500 Ribu, Luhut Oke

Kombinasi Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo) memandang peraturan stimulan kendaraan listrik ialah hak prerogatif pemerintahan.

Pengakuan Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan masalah OTT KPK dipandang ikut mempengaruhi score Index Pemahaman Korupsi (IPK) Indonesia 2022.

Jokowi dan beberapa pembantunya memberi komentar berkenaan inflasi 2023. Ini kata Luhut, Sri Mulyani, Airlangga Hartarto sampai Perry Warjiyo Gubernur BI.

Pembelian minyak goreng pemerintahan merk Minyakita tak perlu memakai KTP. Tetapi, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan pembelian Minyakita terbatasi 2 ltr.

Pemerintahan belum umumkan peraturan stimulan kendaraan listrik sampai ini hari.

Harga ticket masuk candi Borobudur pernah menjadi masalah, terakhir Sandiaga Uno sebutkan harga tiklet di antara Rp 100 Ribu – Rp 500 Ribu. Luhut juga sepakat.

Dengan lebaran KNPI tersebar masalah support melangsungkan Munaslub Golkar. Ingin mendapuk Luhut sebagai Ketua Umum gantikan Airlangga.

Airlangga hemat berbicara saat ditanyakan ihwal support KNPI itu. Ia menerangkan status KNPI pada Golkar.

Lima informasi ekonomi dan usaha yang banyak dibaca. Menteri Luhut mengancam penimbun Minyakita. Presiden Jokowi bersedih berbelanja iklan diambil media asing.

Katalis sebagai zat yang dipakai pada proses pembikinan bahan bakar nabati.